Quo Vadis, Pengangguran Terdidik?

Original post: http://aftinanurulhusna.multiply.com/journal/item/149/Quo-Vadis-Pengangguran-Terdidik

Nov 4, ’10 10:14 PM

Dalam rangka menyelesaikan Bab I skripsi, aku berselancar di dunia maya untuk mencari informasi tentang pengangguran terdidik atau sebut saja para lulusan perguruan tinggi, baik diploma maupun sarjana yang tidak bekerja. Kubuka bermacam-macam situs, tidak disangka sampailah aku pada situs yang berisi makalah “Ekonomi Politik Pengangguran Terdidik” yang ditulis pada tahun 1996 lalu (sepertinya…). Hampir saja aku tutup halaman web tersebut karena informasi yang kucari terlalu kuno untuk ukuran tahun 2010 ini. Tetapi, salah satu halaman dari makalah tersebut membuat aku tersenyum miris.
***
Tingkat kesejahteraan mempengaruhi apakah seseorang akan menganggur atau tidak. Proyeksi berdasarkan data statistik tahun 1995 itu menunjukkan sebuah kurva, yang menurutku, tidak linear. Makin miskin orang Indonesia ternyata tidak semakin menganggur alias tidak bekerja sama sekali. Mereka yang kurang mampu diklasifikasikan dalam pengangguran tak terdidik, artinya mereka hanya lulus SD, SMP, atau SMA. Data menunjukkan bahwa ternyata tingkat pengangguran terbuka dari angkatan kerja tak terdidik ini ternyata cukup rendah (hanya 2,5 juta orang dari 58,6 juta tenaga tak terdidik). Mereka banyak terserap di lapangan pekerjaan yang “sementara” sehingga juga tergolong sebagai pengangguran semu yang mencapai 26 juta orang atau 43,59% dari total tenaga terdidik yang bekerja.
 
Dari data tersebut dapat diringkas bahwa rendahnya tingkat pengangguran terbuka dan tingginya tingkat pengangguran”semu” dan “tenaga tidak terdidik” tersebut sangat boleh jadi berkait erat dengan tingkat kesejahteraan mereka. Dengan kata lain , mereka terpaksa harus bekerja karena sangat miskin untuk tidak bekerja atau menganggur (too poor to be unemployed).  (h. 10).
Kutambahkan, kalimat lainnya adalah bisa jadi kita yang berasal dari keluarga berkecukupan, karena tidak terserap di dunia kerja, malah jadi malas-malasan sehingga benar-benar jadi penganggur dan menjadi sucker keluarga. Ugh… No. Kupikir dan berharap semoga kita semua tidak bekerja hanya karena dorongan takut miskin atau betul-betul miskin. Artinya, dalam kondisi apapun, baik super miskin atau super kaya, bekerjalah dengan sepenuh hati karena dorongan ingin menjadi manusia yang bermanfaat dan mengaktualisasikan diri. Itu mungkin yang tidak akan membuat kita serakah jika miskin atau kikir jika kaya…
***
Apa kabar pengangguran terdidik?
Jumlah pengangguran terdidik memang mencemaskan dan lebih sangat mencemaskan jika kita menjadi orang yang terhitung dalam jumlah tersebut. Ya Allah… jadikanlah kita semua manusia yang bermanfaat…
Data tahun 1994 menunjukkan bahwa pada saat itu terdapat 550ribu pengangguran semu dari 2,2 juta sarjana yang bekerja. Data tahun 1995 menunjukkan bahwa hanya 86,5% sarjana yang bekerja. Sisanya… pengangguran.
Selanjutnya, mari kita lihat status pekerjaan utama mereka yang dikaruniai Allah pekerjaan: 1) 84,6% adalah karyawan dan 2) sisanya adalah bekerja sendiri/ wiraswasta baik dengan buruh maupun tanpa buruh (alias benar-benar sendiri). Berdasarkan bidang pekerjaan mereka: 1) 3,35% bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, 2) 7,89% bekerja di sektor industri manufaktur, dan 3) 62,6% bekerja di sektor publik dan sebagian besar menjadi karyawan pemerintah.
Hal ini tampak teramat ironis, bahwa di tengah pertumbuhan industri yang sangat pesat, sektor pemerintahan justru berperan sebagai katup pengaman bagi lulusan universitas yang mencari pekerjaan, yang sekaligus mencerminkan terjadinya proses involusi birokrasi. Dan yang lebih ironis lagi adalah, bahwa di tengah kecenderungan terjadinya proses involusi di sektor pemerintahan, hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di dalam merespon masalah pengangguran sarjana justru menghimbau setiap departemen agar meningkatkan penyerapan tenaga sarjana. (h. 14)
Jumlah sarjana (lulusan Universitas) yang menganggur pada tahun 1995 sebenarnya hanya 3,86 persen dari total pengangguran yang ada. Tetapi jumlah ini dikhawatirkan akan terus mengalami peningkatan jika seiring dengan bertambahnya banyaknya lulusan yang dihasilkan setiap tahunnya. Untuk itu Menteri Tenaga Kerja (Menaker) A. Latif merasa perlu membuat program khusus untuk menangani sarjana menganggur ini, sehingga diharapkan tahun 2003 nanti tidak ada lagi sarjana yang menganggur. (h. 15)
***
Lima belas tahun kemudian…
Dahulu dikhawatirkan bahwa efek domino “pengangguran terdidik (S1, S2, dan S3)” diakibatkan oleh semakin banyaknya orangtua yang mampu menguliahkan anaknya karena semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan. Berdasarkan kekhawatiran itu, disarankan agar perguruan tinggi memperketat entry barrierperguruan tinggi.
Dahulu dikira, meningkatnya entry barrier akan berdampak positif, terutama jika disinergikan dengan menurunnya jumlah mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi karena menurunnya kepercayaan masyarakat pada perguruan tinggi.
Dahulu dipikirkan, ada masalah dalam hal permintaan tenaga kerja yang membuat ada banyak penganggutan, kegagalan sekolah menengah kejuruan, dan ironidi negara-negara maju pada umumnya, PTS lah pada umumnya yang justru melahirkan sarjanasarjana berkualitas. Namun di Indonesia, yang sangat disayangkan adalah dinamika pertumbuhan PTS justru ditanggapi oleh pemerintah dengan sentuhan regulasi dan standarisasi apa adanya. Sementara itu di PTN sendiri, sistem insentif masih sangat jauh dari memadai yang pada gilirannya menjadi kendala bagi optimalisasi pemanfaat sumber daya yang memiliki.” (h. 18), bidang-bidang keahlian langka tidak ditanggapi secara normal oleh perguruan tinggi, dan tidak adanya otonomi bagi perguruan tinggi, terutama dalam hal penetapan kurikulum, bukan dalam hal keuangan.
 
Apa kabar pengangguran terdidik ?
 
Ternyata, masalah berasal dari masa lalu sehingga tren hari ini banyak mahasiswa yang ngebet jadi PNS daripada wirausahawan. Begitulah menjadi PNS, ketika menteri membuka lowongan besar-besar dan para calon dininabobokkan dengan gaji yang terjamin bertahun-tahun lamanya. Terbentuklah mental “mau jadi PNS”. Mental tersebut banyak disuntikkan oleh omongan orangtua kita semua yang mengecap enaknya zaman orde baru ketika nama PNS begitu berkilau… Hari ini, siapa yang tidak pontang-panting ketika kewirausahaan digalakkan karena “keterpaksaan” lantaran meningkatnya jumlah pengangguran terdidik? Atau berwirausaha karena terpaksa karena sudah terlalu miskin?
 
Tidak ada yang bilang orangtua tahun 2010 kehilangan kepercayaan terhadap perguruan tinggi. Jika angka partisipasi sekolah untuk perguruan tinggi begitu rendahnya (lihat data BPS 2009), itu karena sebelumnya 13 juta anak Indonesia tahun 2010 terancam tidak punya uang untuk mengenyam wajib belajar enam atau sembilan tahun (lihat data BKKBN 2010). Mengapa demikian? Karena orangtua mereka tidak dapat bekerja layak lantaran kesalahan strategi pemerintah terhadap pembangunan yang mengabaikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mana jelas rakyat Indonesia adalah masyarakat agraris dan maritim, serta industri, dan malah menomorsatukan birokrasi yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Orang-orang desa berbondong-bondong berurbanisasi, sawah-sawah mereka dijual untuk dijadikan perumahan warga-warga pendatang, petani semakin miskin, nelayan sama miskinnya, hutan-hutan dijarah lewat pembalakan, mineral yang ada dalam bumi ditelap orang asing… Tahukah bahwa kemiskinan bagi sebagian orang berarti matinya aspirasi untuk hidup yang lebih baik?
 
Permintaan tenaga kerja yang minim? Kupikir, jelas terasa minim karena dunia kerja di era globalisasi ini semakin ketat dalam menyeleksi calon pekerja, mencari pekerja-pekerja yang jujur dan mau bekerja keras, serta profesional. Nah, maukah mereka menerima lulusan perguruan tinggi yang selama kuliah hobinya berdemonstrasi anarki, ketika ujian kerjanya tanya kanan-kiri dan IPK-nya pas-pasan, mengerjakan tugas hanya copy-paste, tidak disiplin, malas meningkatkan softskill dan hardskill karena yang dipentingkan adalah penampilan yang oke, semasa kuliah hobinya kongkow di mall atau cafe, mengobrol ngalor-ngidul, dan nonton sinetron… Bagaimana bisa mendapatkan karyawan beretos kerja jempolan kalau semasa sekolah, etos kerja sebagai siswa dan mahasiswa mereka dipertanyakan?
 
Sebagai mahasiswa (psikologi), aku hanya bisa berkesimpulan bahwa permasalahan pengangguran akademik ini sungguh meresahkan. Ia lebih dari sekadar masalah ekonomi yang terkait dengan dunia kerja dan masalah politik yang melibatkan kebijakan dan strategi pemerintah yang tidak tepat dan kurang tanggap. Ada masalah terkait sistem pendidikan dan sistem sosial kita sebagai masyarakat. Sistem pendidikan kita cenderung berorientasi pada pencapaian-pencapaian materialistik kuantitatif tanpa memperhatikan mentalitas kecuali jika ia hanya dijadikan jargon-jargon semata. Budaya nurani kita yang arif dibunuh oleh dinamika masyarakat yang semakin tenggelam dalam krisis multidimensi sehingga sebagian dari kita tenggelam dalam krisis identitas sebagai seorang insan.
 
Untuk mengatasi pengangguran terdidik, apakah strategi kita? Apa yang kita kejar selanjutnya? Yang menjadikan kita akan memiliki pekerjaan bukanlah pemerintah, bukan perusahaan, atau universitas. Bukan situasi ekonomi dan politik. Bukan pula situasi sosial di sekeliling kita yang porak-poranda. Jika kita semua sepakat bahwa memiliki pekerjaan adalah manifestasi kemanfaatan diri atau bahasa psikologinya aktualisasi diri, maka yang membuat kita menjadi pekerja terdidik adalah diri kita sendiri yang berlomba-lomba menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dengan ilmu apa saja yang kita punya. Tidak salah jika sebaiknya kita meyakini perkataan Nabi Muhammad: “Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya.” Kemanfaatan diri itulah yang menjamin kita dapat berkarya dan bekerja sampai kita tua.
Semoga kita tidak memutuskan bekerja karena terdesak kemiskinan diri; miskin harta, miskin ilmu, miskin jiwa… Jalan terakhir untuk hidup jika kita menjadi semiskin itu adalah dengan menjadi sampah masyarakat. Mau? 
 
Referensi:
Ekonomi Politik Pengangguran Terdidik. 1996. INDEF (Institute dor Development of Economic and Finance. http://www.indef.or.id/xplod/upload/ pubs/ANGGUR.PDF.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s