Membedah Hukum Progresif: Perspektif Psikologi

Ada satu buku yang tidak akan aku lupa sebagai bentuk penghormatanku dan penghargaanku pada pemikirnya. “Membedah Huku Progresif” (2006) yang dieditori oleh I Gede A. B. Wiranata dkk. Buku ini berisi pemikiran-pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo, Guru Besar Emeritus bidang Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. *Haha… ^^ jadi kangen Undip… Menyesal sekali lima tahun di sana dulu (2007-2012), tidak tahu ada tokoh besar di sana. Mengapa dahulu Fakultas Psikologi terpisah jarak yang jauh sekali dari Fakultas Hukum? Aku menyalahkan jarak…^^

Atas kesempatanku membaca buku ini, aku ingin berterima kasih pada Pak Kuntjoro, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Hukum dan Forensik. Aku bersyukur, format ujian tengah semester yang semula direncanakan pilihan ganda berubah menjadi esai terbuka. Aku bersyukur, demi bisa mengerjakan ujian tersebut, aku berusaha menyelesaikan membaca tiga bab pertama buku ini.

Buku ini adalah persentuhan pertamaku dengan ilmu hukum yang selama ini asing. Ilmu hukum lebih banyak menyapaku lewat berita-berita menyedihkan praktiknya di media dan itu membuatku cukup memandang ilmu hukum sebagai ilmu yang banyak menghasilkan para pendosa, mulai dari hakim, jaksa, dan pengacara yang menyalahgunakan jabatan, polisi yang tidak becus menangani kasus, keputusan-keputusan pengadilan yang menciderai rasa keadilan dan kemanusiaan publik, opini-opini di koran yang menyorot kebobrokan hukum di Indonesia, dan masih banyak lagi. Entah bagaimana, pemikiran Prof. Satjipto ini menghembuskan angin segar yang mengharukan, membuatku berpikir seperti apa masa-masa yang telah dilaluinya sehingga di masa senjanya beliau masih “kuat” dalam keyakinan dan pemikiran tentang keberadaan hukum yang mensejahterakan manusia. Semoga hidup beliau diridhai Allah.

Selain itu, ada hal lain lagi yang membuatku duduk tegak, membaca tanpa kantuk: ada aspek psikologis dalam progresivitas hukum. Sekarang aku mengerti kenapa pertanyaan pertama soal ujian tadi adalah “mengapa hukum progresif dapat menjembatani pengembangan psikologi hukum di Indonesia?” Inilah paradigma hukum yang membuka kesempatan bagi psikologi untuk ikut bergabung memberikan manfaat dalam upaya nyata menegakkan negara hukum di Indonesia, memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mensejahterakan rakyat.

***

Aku memulai menjawab pertanyaan di atas dengan pemahamanku tentang apa itu hukum progresif. Hukum progresif adalah hukum yang diharapkan “mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri”. (h. ix) Hukum progresif tetap merupakan skema yang dibuat untuk menata perilaku manusia, tetapi dalam penataan tersebut manusia, terutama penegak hukum, tidak dibiarkan dibiarkan jatuh di luar skema. Hukum bukan hanya masalah aturan dan penegakkan aturan, tetapi perilaku manusia. Karena itu, ajakan hukum progresif adalah “… marilah membangun perilaku kita yang otentik dan baik lebih dahulu, sebelum memasuki kehidupan bernegara hukum.” (h. 7)

Ajakan tersebut sungguh mengingatkanku pada satu sindiran yang diarahkan kepada para ilmuwan dan praktisi psikologi, “Psikologi untuk anda”, bukan untukku. Ini berkenaan dengan kecenderungan di antara orang-orang pembelajar psikologi bahwa psikologinya tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki diri sendiri, bagaimana bisa memperbaiki orang kalau diri sendiri enggan atau gagal dibaikkan? Dalam penegakkan hukum pun ada ironi semacam itu, bagaimana bagaimana membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor? Bagaimana bisa menegakkan kebenaran dan keadilan jika enggan atau gagal menegakkan kebenaran dan keadilan pada diri sendiri?

Itulah kendala terbesar penegakan hukum di Indonesia. Hukum masih sebatas “macan kertas”, makna hukum tidak sampai ke dalam sanubari manusia-manusia yang berhukum, baik itu rakyat, kalangan elit, maupun penegak hukum itu sendiri. Prof. Satjipto berkata ini persoalan moralitas yang belum menjadi social capital bangsa Indonesia sehingga hukum ditegakkan tanpa nurani; ini persoalan rendahnya kecerdasan spiritual sehingga persoalan manusia dipandang dengan kacamata rasionalitas belaka. Bagiku yang belajar psikologi, ini persoalan psikologis.

Prof. Satjipto berpendapat bahwa penyebab “persoalan psikologis” tersebut terletak pada karakteristik hukum modern yang sejak awal “bermasalah” bagi kultur Indonesia.

Pertama, hukum modern menonjolkan sifat rasional dan formal. Rationality above else. Implikasinya adalah terbentuknya “sikap rasional” dalam menegakkan hukum. Seperti apakah sikap rasional yang negatif itu? Itu berupa penyederhanaan konsep bahwa hukum itu sudah dijalankan ketika peraturan sudah digunakan untuk menghukum, atau dengan kata lain hanya mengandalkan logika peraturan (apa kata pasal). Jika pasal sudah bicara, selesailah tugas hukum.

Kedua, adalah liberalisme yang mengawali kelahiran sistem hukum modern di Eropa dan Amerika Utara. Liberalisme itu diungkapkan dengan cara mempertahankan netralitas yang artinya, hukum berusaha untuk sama sekali tidak mencampuri proses-proses dalam masyarakat, tetapi berusaha untuk berada di atasnya. Tugas hukum hanyalah menjaga agar individu-individu di masyarakat berinteraksi secara bebas tanpa gangguan.

Akibat dari dua hal di atas dalam hukum adalah pengabaian aspek nurani, perasaan, dan moralitas. Apa kata hati yang mengetahui ada kemanusiaan yang dicederai, ada keadilan yang dilanggar (ingat kita dengan “pisau hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”)? Hati nurani dibatasi oleh logika rasionalisme pasal (ingat kita kasus nenek Minah yang memetik iseng tiga butir kakao seharga Rp1.200 dipenjara 1,5 bulan lamanya dengan tuduhan mencuri, bandingkan dengan para koruptor milyaran rupiah yang dihukum “hanya” dua atau tiga tahun penjara). Inilah yang membuat masyarakat bertanya, “Di manakah keadilan?” Hukum telah melanggar logika keadilan dan kepatutan sosial (social reasonableness). “Apakah hakim-hakim itu tak punya perasaan?” Punya! Sebagian hakim kata hatinya dibungkam, sebagian hakim yang lain membungkam hatinya.

Dari sini dapat dimengerti secara lebih baik, seperti apakah hukum progresif pada praktiknya. Hukum progresif adalah hukum yang sarat dengan compassion (rasa kasih dan sayang pada orang-orang yang menderita, berkekurangan, dan keinginan membebaskan orang tersebut dari masalahnya, membantu memenuhi kebutuhannya). Hukum progresif memuat empati, determinasi, nurani, dan keberanian bertindak. Dan apakah yang dapat memunculkan compassion tersebut?

Menurut Prof. Satjipto adalah spiritualitas yang menjadikan manusia yang hidup dan penegak hukum yang bertugas menjalankan perannya dengan penuh pemaknaan. “Bekerja tidak untuk mencari imbalan keduniaan, tetapi semata-mata pengabdian, hanya ikhlas karena Allah. Bekerja menjadi aktivitas total. Ini benar-benar extra-ordinary. Bagaimana berat pun, apabila kita ingin cepat keluar dari keterpurukan, maka itulah harga yang harus dibayar. … Dengan demikian, praksis kenegaraan menjadi otentik…” (h. 32)

Apakah ahli psikologi bisa menjadi teman yang baik bagi para penegak hukum yang baik? Apakah ahli psikologi juga dapat memainkan perannya dengan compassion? Apakah ahli psikologi dapat membantu dalam pendidikan hukum agar para calon penegak hukum masa depan menjadi manusia-manusia yang empatik, memiliki determinasi diri yang baik, sensitif pada nurani, dan berani membela kebenaran dan keadilan? Apakah ahli psikologi bersedia membantu tanpa perlu dibayar? Karena penegak hukum yang baik, mereka menjalankan tugas dengan bertaruh nyawa, mendulang banyak permusuhan dan kebencian dari para “preman”, setiap saat bergelut dengan diri sendiri dalam perang batin. Sama seperti orang-orang baik lainnya, penegak hukum yang baik tak akan hidup “enak”, meskipun sama pula seperti orang-orang baik lainnya, insya Allah mereka hidup tenang dan bahagia karena telah melakukan yang seharusnya.

Aku, yang memfokuskan diri pada psikologi pendidikan, hanya bisa berpikir seperti ini, tentang pendidikan yang psikologis bagi para mahasiswa fakultas hukum. Ada banyak hal yang sebetulnya bisa diberikan oleh psikologi. Meskipun hanya bernilai satu suara dan aku masih awam sekali terhadap masalah hukum, terlepas dari kritik terhadap hukum progresif itu sendiri dan suara-suara sumbang yang berkata bahwa mimpi ini sulit kalau bukan tidak mungkin, aku pribadi mendukung hukum progresif. Aku pribadi pun menginginkan psikologi yang progresif, yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia ilmuwan dan praktisi psikologi. Jika ingin memperbaiki Indonesia, itulah yang harus diusahakan.

***

Bagian manakah dari psikologi yang membahas tentang spiritualisme dan moral sebagai solusi permasalahan manusia? Memang kehendak Allah, bersamaan dengan pembacaanku tentang hukum progresif, aku sedang menelaah teori kepemimpinan otentik untuk tugas mata kuliah Kepemimpinan Strategik-ku, sehingga selama membaca buku ini, aku banyak mengangguk-angguk karena mengerti duduk perkaranya. Teori kepemimpinan otentik merupakan salah satu teori di bawah payung ethical leadership. Kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai etika. Teori ini muncul salah satunya dikarenakan oleh keprihatinan masyarakat akan bobroknya dunia korporasi-organisasi yang sarat korupsi, permainan kotor, dan skandal. Aku pikir, hal yang sama jugalah yang memunculkan konsep hukum progresif.

Hukum progresif pada dasarnya adalah hukum yang menekankan otentisitas perilaku manusia. Kata otentik muncul beberapa kali dalam buku ini. Ajakan Prof. Satjipto yang di awal sudah kutuliskan berisi agar kita berperilaku secara otentik karena itu adalah kunci praktik kenegaraan yang otentik. Otentik dalam konteks hukum sedikit banyak agak berbeda dari konteks industri dan organisasi. Prof. Satjipto menjelaskan bahwa seseorang berperilaku otentik ketika: 1) sekalipun ada kebebasan berbicara dan berpendapat, masalah diselesaikannya tidak hanya dengan beretorika, 2) dalam menegakkan atau bertindak taat hukum, ia melakukannya dengan itikad yang lurus, 3) memiliki nurani yang kuat, yang dipenuhi compassion, 4) mengikuti maksim bahwa “hukum adalah untuk rakyat, bukan sebaliknya”, 5) mengunggulkan moralitas (kejujuran, pengendalian diri, menjaga harkat sebagai manusia, rasa malu, mengurangi keakuan/ selfishness, dan memperhatikan sesama, dan 6) menjalankan hukum dengan luwes dan memperhatikan kearifan lokal.

Dari sini aku belajar bahwa ilmu hukum dan kepemimpinan (terutama dalam konteks politik dan pemerintahan) sesungguhnya berkaitan. Prof. Satjipto menjelaskan bahwa penyebab terjadinya korupsi hukum dan korupsi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya adalah korupsi kekuasaan. Korupsi kekuasaan adalah “pelaksanaan kekuasaan publik mana pun dan pada tingkat mana pun, yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak bermutu, dan merusak kepercayaan publik. Ia adalah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, ceroboh, melakukan pekerjaan/ proyek di bawah standar, bekerja asal-asalan, tidak peduli perasaan rakyat…” (h. 136).

Korupsi-korupsi ini adalah cara “bunuh diri” suatu masyarakat. Uraian tersebut cukup menjadi peringatan yang besar bagi kita secara individual yang punya kekuasaan minimal pada diri sendiri: janganlah kita membiarkan dan tidak peduli pada korupsi yang kita lakukan sebagai pribadi. Jangan sampai kita mulai toleran pada hal yang seharusnya diberantas. Jika kita mulai toleran, kita akan terbiasa. Jika kita mulai terbiasa, kita akan hidup dengan gaya hidup yang korup. Kalikan itu dengan puluhan juta individu lain di negara ini, kita mampu membentuk budaya korup yang luas dan dalam, bukan hanya korup finansial. Yang rugi bukan hanya diri kita sendiri, tetapi negeri tempat kita hidup.

***

Banyak sebetulnya yang bisa dituliskan tentang pemikiran-pemikiran Prof. Satjipto, dan sangat menarik jika bisa mengeksplorasi lebih dalam dan luas aspek psikologis yang terkandung di dalamnya. Persoalanku saat ini hanya satu: aku harus segera menyelesaikan tugas TP2T ^^. Tidak boleh terlalu keasyikan menulis “hal-hal lain” selain proposal tesis. Semoga tulisan ini bermanfaat!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s