Kepemimpinan Bag. 8: Kepemimpinan Otentik untuk Hukum yang Progresif

Authenticity

 

1#

Mungkin ini memo reaksi yang paling sulit bagi saya. Persoalannya: saya tidak punya banyak hal yang bisa saya ceritakan. Setelah kuliah hari Jumat (16/5) kemarin yang sampai sore itu, saya mengikuti kuliah lapangan ke Dukuh Wintaos Kec. Panggang, Kunung Kidul, untuk mata kuliah Psikologi Hukum dan Forensik selama tiga hari dan pulang Minggu malam. Keesokan harinya kuliah dan sakit. Saya tidak sempat memikirkan sesuatu. Saya berharap bisa menemukan fenomena kepemimpinan di dukuh tersebut, tapi rupanya tidak.

Meskipun tidak menemukan yang saya inginkan, saya sedikit memperhatikan bagaimana tradisi memimpin perilaku masyarakat di sana (apakah tradisi bisa memimpin?) Orang-orang tua di sana banyak, tetapi sepertinya tidak ada yang namanya “tetua” atau pemimpin kampung, selain pak dukuh dan pak RT. Di sana, dalam kemiskinan, warga sangat kohesif. Kebiasaan gotong-royong yang tercermin dalam tradisi “rewang” dan “nyumbang” yang unik. Tingkat partisipasi warga dalam aktivitas sosial di sana bisa dikatakan sangat tinggi dan orang-orang sadar apa yang sedang mereka lakukan. Tidak ada yang memerintahkan atau mengatur perilaku mereka, mereka mengatur diri mereka sendiri misalnya dalam kegiatan ekonomi, kemasyarakatan, dan penjagaan keamanan. Mereka memelihara norma sosial dengan menanamkan konsep tentang apa saja yang “saru” sejak dalam keluarga.

Jika dikatakan mereka hidup dalam keotentikan, itu bisa jadi. Saya tidak sempat meneliti ke arah sana, tetapi saya merasakan itu. Apa yang mereka ceritakan sebagai nilai-nilai dan keyakinan hidup mereka sama seperti yang mereka tampakkan dalam perilaku keseharian. Mereka ramah, senang memberi, terbuka pada orang asing. Terhadap sesama mereka, mereka saling membantu dan rela berkorban padahal mereka hidup dalam kesulitan dan kemiskinan kronis. Meskipun cara mereka hidup tak semuanya ideal, ada saja yang membuat kagum dan menyentuh perasaan. Itu saja, oleh-oleh dari bumi Wintaos. Mungkin ada hubungannya dengan kuliah Kepemimpinan Strategik.

 

2#

Soal keotentikan, rupanya ia tidak hanya berkenaan dengan kepemimpinan, tetapi juga kehidupan sosial (contoh di dukuh Wintaos di atas) dan pelaksanaan hukum. Bulan lalu, maaf lagi-lagi dari mata kuliah lain, saya membaca buku “Membedah Hukum Progresif”, karya Prof. Satjipto Rahardjo (2006) dan menemukan istilah “otentik” juga dipakai untuk mengacu pada praktik hukum yang ideal. Pengalaman baca ini membantu saya memahami apakah keotentikan itu.

Saya sempat menulis di blog saya tentang keotentikan dalam praktik hukum. Demikian kutipan dari tulisan saya:

Hukum progresif adalah hukum yang diharapkan “mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri” (h. ix) Hukum progresif tetap merupakan skema yang dibuat untuk menata perilaku manusia, tetapi dalam penataan tersebut manusia, terutama penegak hukum, tidak dibiarkan dibiarkan jatuh di luar skema. Hukum bukan hanya masalah aturan dan penegakkan aturan, tetapi perilaku manusia. Karena itu, ajakan hukum progresif adalah “… marilah membangun perilaku kita yang otentik dan baik lebih dahulu, sebelum memasuki kehidupan bernegara hukum.” (h. 7)

Ajakan tersebut sungguh mengingatkan pada satu sindiran yang diarahkan kepada para ilmuwan dan praktisi psikologi, “Psikologi untuk anda”, bukan untukku. Ini berkenaan dengan kecenderungan di antara orang-orang pembelajar psikologi bahwa psikologinya tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki diri sendiri, bagaimana bisa memperbaiki orang kalau diri sendiri enggan atau gagal dibaikkan? Dalam penegakkan hukum pun ada ironi semacam itu, bagaimana bagaimana membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor? Bagaimana bisa menegakkan kebenaran dan keadilan jika enggan atau gagal menegakkan kebenaran dan keadilan pada diri sendiri?

Hukum progresif adalah hukum yang sarat dengan compassion (rasa kasih dan sayang pada orang-orang yang menderita, berkekurangan, dan keinginan membebaskan orang tersebut dari masalahnya, membantu memenuhi kebutuhannya). Hukum progresif memuat empati, determinasi, nurani, dan keberanian bertindak. Dan apakah yang dapat memunculkan compassion tersebut?

Menurut Prof. Satjipto adalah spiritualitas yang menjadikan manusia yang hidup dan penegak hukum yang bertugas menjalankan perannya dengan penuh pemaknaan. “Bekerja tidak untuk mencari imbalan keduniaan, tetapi semata-mata pengabdian, hanya ikhlas karena Allah. Bekerja menjadi aktivitas total. Ini benar-benar extra-ordinary. Bagaimana berat pun, apabila kita ingin cepat keluar dari keterpurukan, maka itulah harga yang harus dibayar. … Dengan demikian, praksis kenegaraan menjadi otentik…” (h. 32)

Hukum progresif pada dasarnya adalah hukum yang menekankan otentisitas perilaku manusia. … Otentik dalam konteks hukum sedikit banyak agak berbeda dari konteks industri dan organisasi. Prof. Satjipto menjelaskan bahwa seseorang berperilaku otentik ketika: 1) sekalipun ada kebebasan berbicara dan berpendapat, masalah diselesaikannya tidak hanya dengan beretorika, 2) dalam menegakkan atau bertindak taat hukum, ia melakukannya dengan itikad yang lurus, 3) memiliki nurani yang kuat, yang dipenuhi compassion, 4) mengikuti maksim bahwa “hukum adalah untuk rakyat, bukan sebaliknya”, 5) mengunggulkan moralitas (kejujuran, pengendalian diri, menjaga harkat sebagai manusia, rasa malu, mengurangi keakuan/ selfishness, dan memperhatikan sesama, dan 6) menjalankan hukum dengan luwes dan memperhatikan kearifan lokal.

Dari sini saya belajar bahwa ilmu hukum dan kepemimpinan (terutama dalam konteks politik dan pemerintahan) sesungguhnya berkaitan. Prof. Satjipto menjelaskan bahwa penyebab terjadinya korupsi hukum dan korupsi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya adalah korupsi kekuasaan. Korupsi kekuasaan adalah “pelaksanaan kekuasaan publik mana pun dan pada tingkat mana pun, yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak bermutu, dan merusak kepercayaan publik. Ia adalah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, ceroboh, melakukan pekerjaan/ proyek di bawah standar, bekerja asal-asalan, tidak peduli perasaan rakyat…” (h. 136).

Korupsi-korupsi ini adalah cara “bunuh diri” suatu masyarakat. Uraian tersebut cukup menjadi peringatan yang besar bagi kita secara individual yang punya kekuasaan minimal pada diri sendiri: janganlah kita membiarkan dan tidak peduli pada korupsi yang kita lakukan sebagai pribadi. Jangan sampai kita mulai toleran pada hal yang seharusnya diberantas. Jika kita mulai toleran, kita akan terbiasa. Jika kita mulai terbiasa, kita akan hidup dengan gaya hidup yang korup. Kalikan itu dengan puluhan juta individu lain di negara ini, kita mampu membentuk budaya korup yang luas dan dalam, bukan hanya korup finansial. Yang rugi bukan hanya diri kita sendiri, tetapi negeri tempat kita hidup.

Pemerintahan adalah suatu organisasi. Otentisitas dalam berpemerintahan, dalam menjadi pemimpin negara dan rakyat, dan dalam hidup bernegara sebagai rakyat biasa mungkin adalah isu yang selama ini sering luput. Orang-orang sering terkecoh pada aspek superfisial perilaku, padahal yang menentukan “keselamatan” sesungguhnya adalah seberapa sesuai atau konsisten itu dengan nilai-nilai dan keyakinan positif yang ada dalam diri; seberapa otentik perilaku kita.

Teori kepemimpinan otentik menjelaskan panjang lebar tentang pemimpin organisasi yang otentik. Teori hukum progresif menjelaskan juga panjang lebar tentang praktik dan praktisi hukum yang otentik. Pekerjaan rumah bagi saya adalah bagaimana merumuskan pendidikan yang otentik, bukan? Bagaimana pendidikan yang mendukung otentisitas dalam perilaku dan hidup generasi muda? Bagaimana pendidikan yang mengajarkan generasi muda cara memimpin diri sendiri sebelum ia terjun ke masyarakat dan menjadi pemimpin orang lain? Dengan mendukung keotentikan, pendidikan karakter, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan ilmu alam dan sosial menjadi masuk akal. Orang belajar untuk diterapkan, bukan disimpan saja menjadi teori yang senyap lalu lenyap.

 

Referensi

Rahardjo, S. (2006). Membedah Hukum Progresif. Jakarta: KOMPAS.

Yukl, G. (2010). Leadership in Organizations. Upper Saddle River: Pearson.

 

Memo Reaksi 8 (20 Mei 2014)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s