Memahami Islamisme Bag. 1

Ini adalah sepenggal isi dari buku Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “PKS dan Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir & Turki” (Komunitas Bambu, 2012), halaman 5-10. Buku ini ditulis oleh Anthony Bubalo (mantan diplomat Australia dan pengamat Timur Tengah), Greg Fealy (profesor bidang ilmu politik Indonesia di The Australian National University), dan Whit Mason (direktur program keadilan, peace building, dan pembangunan di Pusat Studi Hukum Interdisipliner, Fak. Hukum, University of New South Wales).

***

‘Untuk apa kita menyeru umat manusia?’

‘Islamisme’ adalah deskripsi Barat, khususnya Prancis, tentang sebuah bentuk aktivisme yang muncul pada seperempat awal abad ke-20 -meski istilah ‘Islamist’ menjadi populer sepanjang 1990-an. Islamisme memiliki empat ciri takrif: ia mengusung kebangkitan Islam sebagai basis reformasi masyarakat; konsisten dengan ini, ia memahami Islam sebagai ideologi; tujuannya ialah mendirikan sistem Islami atau negara Islam (al-nizham al-Islami); dan ciri dari negara atau sistem tersebut ialah penerapan syariah -atau sederhananya dirujuk sebagai hukum Islam.

Secara historis, Islamisme muncul sebagai reaksi terhadap modernitas Barat yang mana banyak komunitas muslim di Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara mendalaminya sebagai akibat dari kolonisasi. Manifestasi dari modernitas tersebut mencakup munculnya negara bangsa yang baru (yang batas-batasnya didefinisikan oleh kekuatan kolonial Barat), pengaruh ekonomi kapitalis, kemajuan ilmu dan teknologi, dan pergeseran budaya dan sosial yang muncul setelah perubahan-perubahan ini. Pertemuan dengan Barat ini memicu perdebatan yang mendasar di seluruh dunia muslim. Sebagian berdalil bahwa untuk bersaing dengan kekuatan Barat yang berkembang maju, atau melepaskan diri dari kungkungan kolonial, dunia muslim mesti memodernkan dirinya seperti halnya Barat. Sebaliknya, Islamisme berpendapat bahwa kunci untuk membangkitkan kekuatan muslim bukanlah dengan meniru Barat, tetapi dengan kebangkitan Islam sebagai senjatanya.

Dalam rangka membela Islam sebagai basis reformasi sosial, Islamisme berupaya membangkitkan ide tradisional bahwa Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebuah sistem untuk organisasi sosial, hukum, ekonomi, dan politik. Bagi Hasan al-Banna, pendiri prototipe gerakan Islamis, Al-Ikhwan al-Muslimun, Islam menginformasikan ‘segala sesuatu, baik materi maupun spiritual, sosial atau individual, politik atau personal’ dalam kehidupan muslim. Islam merupakan agama dan negara (din wa dawla). Tetapi, ini bukan berarti kembali meromantisasi era Islam di masa silam. Islamisme adalah ekspresi modernitas sebagai reaksi terhadap apa yang dilihat sebagai manifestasi Barat. Islamis memandang bahwa Islam merupakan sebuah ideologi, yang setara dengan ideologi modern lainnya. Selain itu, Islamis secara antusias mendalami sains modern dan teknologi, serta umumnya cenderung menjadi mahasiswa dan kalangan profesional ketimbang menjadi ulama.

Islamisme juga berusaha mencari jawaban dari sebuah pertanyaan modern: bentuk apa yang semestinya diambil oleh negara bangsa di dunia muslim? Jawaban yang tersedia -sistem Islami atau negara Islam (al-nizham al-Islami)- adalah ciri ketiga Islamisme. Ini mencerminkan sebuah pendapat bahwa pelembagaan Islam ke dalam negara tidak hanya berharga dalam rangka membangkitkan keberhasilan dunia Islam, ia juga sangat penting untuk mendorong kehidupan muslim yang betul-betul Islami. Dalam teori, negara tersebut pada akhirnya akan menyatukan seluruh komunitas muslim global (umma) dalam sebuah entitas tunggal.

Gerakan dan pemikir Islamis yang berbeda telah menyediakan visi yang berlainan, dan tingkatan uraian yang majemuk, tentang cakupan negara Islam atau sistem Islami. Namun ada satu hal yang mereka selalu bermufakat: ciri yang mendefinisikan negara Islam -dan ciri utama keempat Islamisme- ialah penerapan syariat Islam. Dijabarkan secara khusus sebagai hukum Islam, syariah mencakup tak hanya hukum yang mengurusi tindakan personal, sosial, politik, dan ekonomi, tetapi juga prosedur dan aturan agama, panduan moral, dan perintah pengadilan dan perpanjangan untuk memproses pengambilan hukum dan keputusan yudisial. Rujukan utamanya ialah Al Qur’an dan Sunnah -tradisi normatif Nabi Muhammad yang direkam dalam hadis- dipahami dan diwujudkan melalui proses yurisprudensi Islam (fiqh). Hasilnya tergambar dalam kasus Sunni, dalam mazhab yurisprudensi Islam, dan dalam mashab yang kelima untuk Islam Syiah. Syariah tentunya merupakan sekumpulan hukum atau peraturan. Bagi Islamisme, tugasnya bukan saja menerapkan syariah tetapi juga menafsirkan dan melakukan reinterpretasi.

Di luar dari takrif umum dan historis ini, gerakan-grakan Islamis tertentu telah memilih sarana yang berbeda untuk mencapai tujuan ideologis, kendati dalam pelaksanaannya, mereka memprioritaskan aspek yang berbeda-beda dari ideologi tersebut. Secara luas, kami membedakan dua tipe aktivisme -arus utama dan militan- dengan wilayah abu-abu di antara keduanya. Islamisme arus utama yang kami maksud di sini ialah kaum Islamis yang ingin mendirikan negara Islam sebagai tujuan utama mereka dan ingin membangun sistem melalui reformasi masyarakat secara bertahap, dari bawah ke atas. Hal ini tercermin secara historis dalam gerakan-gerakan Islamis yang aksinya tidak secara sempit berpusat pada partai politik, namun juga sebagai gerakan sosial yang memperjuangkan ruang lingkup reformasi yang lebih luas.

Islamisme militan, sementara itu, merefleksikan sebuah sikap yang keras, pesimis dan tidak sabar terhadap perubahan. Secara historis, ideolog yang paling berpengaruh adalah Sayyid Qutb, anggota Al-Ikhwan al-Muslimun di Mesir (walaupun pengaruhnya hanya terbatas pada kaum militan). Pergulatan antaran Al-Ikhwan al-Muslimun dengan negara Nasseris yang baru disetubuhkan di Mesir di pertengahan dan akhir 1950-an meyakinkan Qutb bahwa Islamisasi masyarakat hanya mungkin terwujud manakala tatanan politik, ekonomi dan sosial yang ada digulingkan secara total -sebuah tatanan yang ia sebut berada dalam keadaan jahiliyyah (kebarbaran). Dalam karyanya yang terkenal dan membakar semangat, Ma’alim fi al-Thariq (‘Penunjuk Jalan’), Qutb menciptakan ‘apa yang mesti dilakukan’ ala Islamis, yang mirip dengan gagasan Lenin mengenai perebutan kekuasaan dengan cara revolusioner.

Suatu wilayah tempat aktivisme arus utama menyeberang ke militansi dan terorisme ialah yang berkelindan dengan apa yang diistilahkan kaum Islamis sebagai ‘pembebasan negeri muslim’. Bahkan, gerakan-gerakan yang menghindari aktivisme kekerasan di dalam negeri telah mengirimkan pejuang-pejuangnya ke luar negeri untuk ikut serta dalam ‘jihad’ di Palestina, Afghanistan, Kashmir, Chechnya dan aneka bumi jihad lainnya. Hamas di wilayah teritorial Palestina dan Hizbullah di Libanon adalah amsal gerakan yang menggabungkan aktivisme sosial, agama dan politik dari gerakan arus utama denga militansi yang fokus utamanya kepada musuh luar (dalam dua kasus, Israel). Al-Qaidah mencerminkan sebuah evolusi yang sangat ekstrem dalam Islamisme militan dengan kecenderungan untuk merebut wilayah yang diduduki, dengan memprioritaskan perlawanan bersenjata dan terorisme melawan musuh luar Islam (‘musuh jauh’, yaitu Barat) ketimbang perjuangan reformasi domestik atau perjuangan revolusioner (melawan ‘musuh dekat’, yakni penguasa sekuler di negeri Muslim).

Islamisme dan demokrasi

Sebagian besar, jika bukan semua, Islamis menolak ide demokrasi liberal karena pengakuan hak-hak individu tidak sejalan dengan penekanan dalam Islam tentang hak-hak komunitas dan kewajiban mengikuti hukum-hukum Tuhan. Islamis yang paling militan juga, secara definitif, menolak demokrasi prosedural: bagi Qutb, pemilihan umum dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan sama dengan perbuatan murtad; sementara bagi Osama bin Laden, mereka ‘yang menolak konfrontasi bersenjata dengan pemerintahan dalam rangka memperbaiki hak-hak mereka sesungguhnya terlibat dalam penipuan yang besar’. Meski demikian, sebagian militan dan kebanyakan gerakan Islamis arus utama telah berperan serta dalam proses pemilu dan memiliki komitmen terhadap demokrasi prosedural. Ini menimbulkan skeptisisme karena empat alasan.

Pertama, secara ideologis susah untuk menjembatani Islamisme yang mengaku memedomani Tuhan dan hukum-hukumnya -syariah- dengan tindakan kemanusiaan dengan landasan demokrasi, yakni kedaulatan rakyat. Bagi sebagian Islamis, kedaulatan (hakimiyyah) hanyalah milik Tuhan (walaupun, dalam praktiknya, orang lain mengamalkannya untuk Dia); bagi yang lain, kedaulatan Tuhan, pada tingkatan tertentu, dibagi dengan masyarakat (melalui proses konsultas atau syura). Walaupun kedaulatan tersebut dibagi, Islamis melihat adanya pembatasan-pembatasan. Terdapat beberapa batasan dalam kaitannya dengan mereka yang dianggap cocok memimpin masyarakat. Yang paling menonjol, pembacaan Islam kaum Islamis biasanya konservatif dengan menyekat hak-hak politik perempuan dan minoritas non-muslim. Terdapat juga batasan-batasan untuk legislasi manusia: kebijakan atau hukum yang bertentangan dengan syariah (atau dipandang bertentangan) diharamkan (misalnya legalisasi homoseksual dan alkohol, transaksi ekonomi yang menghasilkan bunga). Kebebasan berpendapat juga terikat oleh pembacaan jumud terhadap Islam dan, secara khusus, penekanan imperatif dalam Islam untuk memerintahkan perbuatan baik dan melarang perbuatan jahat (al-amr bil-ma’ruf wal-nahy ‘an al-munkar). Akhirnya, sikap Islamisme, bahkan Islamisme arus utama, terhadap pluralisme dan partai politik seringkali terlalu dijejali persyaratan, konsisten dengan penekanan pada pentingnya kesatuan dalam masyarakat dan sebuah pandangan yang melihat Islam berdiri di atas politik -kata final dalam melaksanakan urusan manusia. Sebagaimana dicatat oleh Hasan al-Banna dalam surtnya pada konferensi kelima Al-Ikhwan al-Muslimun:

… di mata Ikhwan: kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, kebebasan bermusyawarah, dan kebebasan memberi nasehat, semuanya diharuskan dalam Islam. Tetapi desakan berlebihan pada sebuah pendapat, pemberontakan melawan persatuan, berupaya memperluas perbedaan dan bertujuan mengacaukan pemerintah semuanya, kentara dalam politik kepartaian akhir-akhir ini. Namun Islam membuat yang pertama wajib dan merujuk kepada yang kedua sebagai haram, sebab Islam dalam seluruh prinsip dasarnya mengarah ke persatuan dan kerjasama dan mendorong cinta kasih dan persaudaraan.

Kedua, penekanan Islamisme kepada syariah juga berpotensi dipermasalahkan ketika dia dihadapkan pada pertanyaan praktis tentang implementasi dan institusi. Terdapat secuil kesepakatan di antara berbagai aliran pemikiran Islam mengenai pengaturan institusi untuk penerapan syariah, sementara ketakutan bahwa negara Islam berbentuk teokratis seringkali dibesar-besarkan. Kendati, sebagian besar Islamis akan mengusulkan beberapa peran untuk pakar hukum dalam menjamin bahwa hukum dan kebijakan tentang negara Islam merefleksikan, atau minimal tidak menyalahi, syariah. Sederhananya, bagi kaum Islamis, syariah memerlukan syariah untuk menegakkan negara (atau paling tidak untuk beberapa institusi spesifik). Ini mengangkat dua pertanyaan problematis untuk demokrasi: akankah, atau dapatkah (karena kebutuhan akan keahlian khusus) dewan seperti itu dipilih? Dan apakah kekuasaan dewan tersebut di atas lembaga pemerintahan lainnya?

Ketiga, kesulitan menyelaraskan ideologi Islamis dengan demokrasi diperparah dengan potensi hegemonik dalam gerakan Islam arus utama. Ada sejumlah dimensi dalam hal ini: status khusus yang diperoleh gerakan-gerakan Islam sebagai pemasok kata-kata literal Tuhan dalam masyarakat konservatif dan saleh; keluasan aktivisme yang melihat gerakan Islamis bergerak dari masjid, lembaga amal, LSM, hingga ke perusahaan bisnis dan partai politik; penekanan utama pada pembentukan kader di antara berbagai ranah dan strata masyarakat; disiplin dan kesatuan internal yang kuat, sering ditempa oleh konsensus, tetapi juga dipermudah oleh demokrasi internal yang terbatas dan struktur kepemimpinan hierarkis; panduan keanggotaan yang ketat, dan proses-proses yang secara khusus melibatkan proses pelantikan yang rapi; dan struktur internal yang rahasia atau semi-rahasia -bahkan jika ini merupakan akibat represi yang dihadapi gerakan-gerakan ini di seluruh dunia muslim.

Akhirnya, rekam jejak demokrasi gerakan Islamis pada umumnya buruk.

***

PS:

Sebagai muslim, sejak lama selalu ada dorongan dari dalam diri untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam Islam, agama saya ini; apa yang sedang terjadi dengan umatnya; dan apa yang berlangsung di dalam diri sebagai akibat dari semua kejadian-kejadian eksternal tersebut.

Sebelum tahu namanya adalah Islamisme, saya telah mengalaminya; pernah menjadi bagian dari orang-orang yang dikader untuk terlibat dalam gerakan ini sejak SMA dan kuliah. Namun, ada sesuatu yang membuat saya kemudian memutuskan mengambil jarak dan memeriksa ini dengan mata yang lebih kritis. Ada sebuah peristiwa yang menjadi pemicunya, tentu saja. Islamisme adalah gerakan Islam politik, bukan Islamisme jika ia tidak ingin meraih kekuasaan. Hati saya pernah sakit lantaran menyaksikan bagaimana ambisi kekuasaan mengorbankan persaudaraan sesama muslim yang bukan Islamis. Saya langsung tahu, saya tidak bisa masuk ke dalam gerakan yang seperti ini. Peristiwa tersebut kecil, hanya terjadi dalam kampus. Tetapi, jika perspektif diperluas dan saya melihat dunia yang lebih besar, banyak peristiwa semacam itu terjadi di berbagai tempat dengan skala yang bermacam-macam, dari yang sekedar membuat orang menumpahkan air mata sampai yang menumpahkan darah.

Awalnya tidak secara sistematis, tetapi kemudian itu mendorong saya untuk belajar perlahan-lahan. Mulai dari mempelajari Islam -bebas dari pengaruh para Islamis. Mulai mempelajari dunia di luar tempurung dunia para Islamis. Mulai mempelajari berbagai buku yang membahas Islamisme, baik yang pro maupun yang kontra. Mulai mempelajari dengan mata pandangan dan pemikiran sendiri, apa sebetulnya, jika itu adalah kesalahan, yang terjadi dengan keinginan membangkitkan kembali Islam?

Ilmu psikologi saya sangat terpakai dalam usaha saya memahami fenomena ini. Pertama, ya, untuk memahami fenomena. Kedua, untuk menenangkan diri sendiri. Banyak hal selama perjalanan belajar yang membuat hati menjerit tak karuan karena macam-macam keprihatinan yang dirasakan.

Mungkin perjalanan memahami fenomena ini akan panjang. Kemunculan Islamisme adalah bagian dari mata rantai sejarah. Hal yang paling menarik tentu saja adalah bagaimana memprediksi masa depan dengan keberadaannya. Dan jika itu terus ditelusuri, semua hal akan kembali kepada diri yang mengalami masa kini dan masa depan, apa yang akan terjadi pada diri saya sebagai seorang muslim nantinya.

Mungkin mulai sekarang, saya akan mencoba mendokumentasikan macam-macam pemikiran orang dan pemikiran diri sendiri tentang ini. Saya tidak tahu bagaimana seharusnya prosesnya, tetapi saya pandai belajar bersama waktu pada kesalahan-kesalahan saya sebagai pembelajar. Akhir kata, semoga semua ini bermanfaat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s