Meninjau Kembali Perda Syariah, Revaluasi Respon Kita terhadap Pemerintah

 

13435591_643566635812323_6836916926899097419_n

 

Tentu saja akan jadi kontroversi ketika pemerintah memutuskan menertibkan ribuan perda yang mana sebagian adalah “perda syariah”. Reaksi sebagian umat Islam adalah menuduh pemerintah adalah pengkhianat Islam, padahal sebenarnya keputusan tersebut mungkin ada benarnya.

1# Apakah siswa dan calon pengantin wajib bisa membaca Al Quran? Apakah untuk naik pangkat, seorang PNS wajib bisa membaca Al Quran?

Pertama, perhatikan rukun nikah, syarat nikah sah tidak ada wajib bisa membaca Al Quran, melainkan: 1) ada calon suami dan istrinya, 2) ada wali, 3) ada dua orang saksi, dan 4) ada ijab kabul. Menambahkan wajib bisa membaca Al Quran justru bertentangan dengan syariat Islam karena mengada-ada dan mempersulit pasangan.

Adapun soal kemampuan bisa membaca Al Quran, itu adalah kebutuhan muslim, dan kebutuhan seorang muslim sebenarnya lebih dari sekadar bisa membaca tulisan Al Quran, melainkan mampu pula memahami maknanya, men-tadabburi-nya, dan mengamalkannya. Di sekolah, penekanan seharusnya bukan cuma wajib bisa membaca tulisan Arab Al Quran, melainkan lebih dalam daripada itu. Meridhai seorang siswa cukup bisa membaca Al Quran sebagai kewajibannya justru adalah kesalahan dalam memperlakukan Al Quran. Bagaimana memperlakukan Al Quran pun tidak bisa dijadikan hukum yang mengikat karena itu adalah perkara hati, bukan perilaku tampak biasa.

Kenaikan pangkat dan ijazah adalah persoalan kompetensi dalam bidang pekerjaan dan akademik, bukan keberagamaan seseorang. Berkenaan dengan pengambilan SK/kenaikan pangkat, sungguh kewajiban bisa membaca Al Quran tidak relevan (tidak masuk akal) untuk dijadikan persyaratan. Mengambil SK sama seperti mengambil ijazah: ya tinggal ambil saja karena itu hak seorang pegawai dan siswa. Untuk naik pangkat, syarat tersebut penting jika pekerjaan seseorang berhubungan dengan Al Quran atau urusan agama tentunya. Jika tidak, persyaratan tersebut tentu tidak pada tempatnya.

2# Apakah Muslimah wajib berjilbab?

Benar, wajib. Secara agama, itu wajib. Namun, kewajiban itu kurang bijak jika ditransformasikan sebagai peraturan hukum. Hukum bersifat memaksa, sementara agama menghendaki seseorang berkesadaran diri dan menolak pemaksaan dalam pengamalan ajaran. Apakah kita lebih suka seorang muslimah berjilbab karena takut pada penguasa daerah ketimbang karena ingin bertakwa kepada Allah? Ketimbang mewajibkan berjilbab, lebih baik jika mewajibkan institusi sosial, seperti kantor dan sekolah, untuk mensosialisasikan jilbab bagi muslimah agar mereka berjilbab dan mempromosikan jilbab dengan cara yang tidak memaksa lewat hukum, melainkan nasihat untuk bertakwa dan contoh.

3# Apakah gaji PNS dan guru wajib dipotong 2,5% tanpa pandang bulu?

Jika maksud 2,5% itu zakat, maka ini peraturan yang mengada-ada. Pertama, zakat ada nishabnya, dan kedua, kewajiban zakat tergantung pada kondisi orang per orang, tidak dapat dipukul rata atau otomatis diambil dari rekening misalnya. Meski sama-sama PNS atau guru, ada mereka yang miskin (banyak kebutuhannya dan tidak punya simpanan) atau sedang berutang dan kesulitan keuangan, yang justru perlu diberi bantuan.

Kalau itu bukan zakat, maka termasuk pungutan liar yang tidak jelas tujuannya apa. Ini haram dan menzalimi orang yang bekerja.

4# Apakah di bulan Ramadhan rumah makan wajib tutup?

Orang berpuasa sebenarnya tidak ada urusan dengan rumah makan buka atau tutup karena apapun keadaannya, berpuasa adalah soal pengendalian nafsu dan diri sendiri, tidak seharusnya tergantung pada kontrol eksternal. Jika tujuannya adalah untuk menghormati bulan Ramadhan dan orang yang berpuasa, penghormatan yang utama bukan dengan melarang tempat makan buka. Selain itu menzalimi orang-orang yang diizinkan Allah untuk tidak berpuasa yang membutuhkan makanan (musafir, orang sakit, wanita hamil), itu juga menzalimi pedagang. Berdagang barang-barang yang halal itu halal, mengapa jadi haram di bulan Ramadhan? Apa ada dasar ayat Quran yang mengharamkan perdagangan karena bulan Ramadhan?

***

Pakailah akal Anda, bukan perasaan Anda, dan pahami ajaran agama dengan baik. Satu hal misalnya bahwa hukum Islam itu terentang secara berjenjang dari yang haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib, tergantung hukum asalnya di Al Quran dan Hadist, dan sebagian tergantung kondisi seseorang. Menjadikannya sebagai hukum formal berarti mereduksinya menjadi hanya wajib-haram, yang berarti selanjutnya penyempitan syariat, mempersulit umat, dan korupsi dalam agama itu sendiri.

Misal ada kasus sepasang muda-mudi yang lebih baik segera dinikahkan saja. “Celaka”-nya salah satunya ditakdirkan Allah belum lancar membaca Al Quran, apakah itu berarti pernikahannya harus ditunda sampai ia lancar membaca Al Quran?

Misal ada kasus PNS beranak banyak yang gajinya pas-pasan, tidakkah jadi kezaliman jika gajinya dipotong untuk zakat penghasilan yang dia tidak wajib mengeluarkannya?

Jika ada musafir di perjalanan jauh, saat itu bulan Ramadan, dan ia lapar, apa yang harus dilakukannya jika tidak ada tempat makan yang bukan dan ia tidak boleh makan di tempat umum? Apakah ia harus bersembunyi di pojokan atau toilet untuk bisa makan? Apakah ia harus akhirnya ikut berpuasa?

Pikirkan itu dan pikirkan kembali apa yang sudah dilakukan pemerintah kita. Bukan masalah Islam dan hukum Islamnya, melainkan tegakkanlah hukum Islam dengan cara yang bijak, integrasikan hukum Islam dalam hukum negara dengan cara yang cerdas, tanpa menzalimi orang dan tanpa merusak ajaran itu sendiri. Ini juga kewajiban agama kita.

Ramadhan Mubarak!🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s